Berita Terkini

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Tiga pejabat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Barat (Sulbar) dilantik secara virtual Sekjen KPU RI Bernard di tempat darurat KPU Sulbar. Tiga pejabat eselon III KPU Sulbar dilantik diantaranya Baharuddin, Djumrah Assak dan Mustamin. Pelantikan tersebut dilakukan secara serentak seluruh Indonesia. Sementara, wilayah Sulbar palantikan dilakukan di teras kantor lama yang bangunan utamanya hancur saat gempa lalu di Jl Soekarno Hatta, Kecamatan Mamuju, Mamuju, Sulbar. Para punggawa penyelenggaraan Pemilu di KPU ini mendapatkan jabatan baru Kepala Bagian (Kabag) Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hupmas, Hukum dan SDM. Kabag Keuangan dan Logistik. Kabag Perencanaan Data dan Informasi. Pelantikan berlangsung sederhana, namun tidak mengurangi kehikmatan dan semangat untuk memberikan pelayanan sebagai penyelenggara Pemilu. Ketua KPU RI Ilham Saputra menyampaikan, pejabat yang dilantik mendapat amanah yang sangat besar. Oleh karena itu, jalankan kewajiban dan kewenangan masing-masing dengan baik dengan penuh profesional dan integritas. "Dengan semata-mata selain kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua adalah bekerja untuk kepentingan institusi. Kalian sudah disumpah. Tupoksi kita adalah sebagai penyelenggara Pemilu, oleh karenanya, tujuan besar kita menyukseskan penyelenggaraan pemilu di 2024 yang akan datang," kata Ilham dalam sambutan pelantikan, Rabu (5/1/2022).  Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Barat Farhanuddin mengatakan, pelantikan di tempat darurat tidak mengurangi semangat KPU untuk menyukseskan pemilu Tahun 2024 mendatang.(*) Artikel ini telah tayang di Tribunsulbar.com dengan judul 3 Pejabat Baru KPU Sulbar Dilantik di Tempat Darurat Siap Sukseskan Pemilu 2024, https://sulbar.tribunnews.com/2022/01/06/3-pejabat-baru-kpu-sulbar-dilantik-di-tempat-darurat-siap-sukseskan-pemilu-2024. Penulis: Habluddin Hambali | Editor: Munawwarah Ahmad  

MAMUJU, KPU Sulbar -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rakor pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) Semester II Bulan Desember Tahun 2021. Rakor melibatkan stakeholder terkait, Bawaslu dan Disdukcapil Provinsi Sulawesi Barat. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat Rustang menyampaikan, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan membutuhkan sinergi dari tiap-tiap pihak yang terkait. Contohnya, seperti pendaftaran yang baru TNI/Polri mohon dapat diinfokan ke KPU, masukan dan informasi dari para stakeholder termasuk dari partai politik, Kemenkumham dalam rangka memperoleh data yang mutakhir. "Demi, mendapatkan data yang mutakhir yang menjadi salah satu indikator suksesnya demokrasi pemilihan umum yang akan berlangsung di periode yang akan datang. Pemilihan 2024 ini juga merupakan prose pemilu terpanjang waktunya yang pernah ada," jelas Rustang, Rabu (6/1/2022). Anggota KPU Koordinator Data KPU Provinsi Sulawesi Barat Sukmawati M Sila mengatakan, sebagaimana yang diketahui bahwa pemutakhiran data pemilih ini diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 bahwa pemutakhiran dilakukan oleh KPU Kabupaten yang bertujuan untuk melakukan pemutakhiran data berkelanjutan sesuai perundang-undangan. Pemutakhiran data pemilih dilakukan oleh kabupaten, direkap di tingkat provinsi dan selanjutnya direkap di tingkat Nasional. "Selama setahun KPU Kabupaten dan Provinsi telah melakukan proses rekap setiap bulannya. Proses selama ini berjalan degan baik, meski banyak kendala pada tingkat kabupaten terkait berbagai pihak. Proses migrasi data pemilih dari Sidalih ke Sidalih berkelanjutan juga telah dilaksanakan oleh enam kabupaten," ungkap mantan Komisioner KPU Kabupaten Majene ini. Jumlah pemilih semester I ialah 890.260, semester II 890.990. Ada kenaikan sebesar 730, perubahan-perubahan ini disebabkan adanya pemilih meninggal ataupun adanya pemilih baru. Rekap pleno disahkan oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat. Jumlah DPB sebelumnya ialah 893.376. Jumlah pemilih semester II ialah 890.990. Pemilih perempuan 444.485 pemilih laki-laki 446.505. (Rilis Hupmas)

MAMUJU, KPU Sulbar -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi refleksi akhir tahun 2021 dan rencana kegiatan tahun 2022. Rakor yang digelar secara daring, melibatkan KPU di enam kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Dalam sambutannya, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat Rustang menyampaikan, ada dua hal dalam merefleksi dan rencana kegiatan di tahun 2021 dan di tahun 2022. Pertama, nilai-nilai kebaikan menjadi refleksi di Tahun 2021. Kedua, rencana terbaik apa dalam tahun 2022 yang akan datang, sehingga menjadi pelajaran perbaikan ke depan. "Insya Allah tahapan Pemilu akan dimulai pertengahan tahun 2022. Pelaksanaan tahapan dengan asas Pemilu dan prinsip penyelenggara Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara baik," kata mantan Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah ini, Rabu (30/12/2021). Hadir dalam rakor, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat, sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat, komisioner dan sekretaris KPU kabupaten. Masing-masing divisi baik KPU Provinsi Sulawesi Barat maupun KPU kabupaten diberi kesempatan untuk menjelaskan refleksi dan rencana kegiatan di tahun mendatang. (Rilis Hupmas)

MAMUJU, KPU Sulbar -- Inovasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat dalam memanfaatkan aplikasi absensi berbasis online. Aplikasi tersebut dibuat melalui AppSheet. AppSheet sendiri merupakan platform pengembangan aplikasi yang berintegrasi dengan cloud storage seperti Google Drive, Dropbox dan sebagainya. Kelebihan aplikasi absensi online ini, bersifat real time dan dapat diakses melalui smartphone aplikasi AppSheet Mobile yang tersedia di android atau Ios. Sehingga memudahkan pengguna dalam mengaksesnya. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat Dr. Bakhtiar mengatakan, satu tahun terakhir penerapan sistem digital sudah dilakukan Kantor KPU Sulbar. Salah satunya aplikasi database pegawai KPU Sulbar demi memudahkan seluruh ASN KPU Sulbar dalam mengakses secara online berkas-berkas yang dibutuhkan. "Jika ada data yang kita butuhkan, tinggal lihat aplikasinya, bisa dilihat, tinggal masuk di aplikasi dokumen sudah bisa diprint," kata Bakhtiar dalam Rakor di Pantai Panorama Mamuju, Rabu (22/12/2021). Sama dengan absensi online, aplikasi database juga menggunakan AppSheet. AppSheet adalah platform aplikasi yang berbasis online yang kompatibel dengan semua perangkat baik browser maupun android atau OS. Aplikasi tersebut merupakan aplikasi buatan Google yang memungkinkan pengguna untuk membuat aplikasi seluler, tablet, dan web menggunakan sumber data GoogleDrive, Office,  maupun Platform SpreadSheet. Platform ini kemudian digunakan oleh KPU. Terlebih lagi bagi bermanfaat bagi Sub Bagian SDM yang sewaktu-waktu, karena data tersebut bisa digunakan dalam hal proses kenaikan pangkat, ujian dinas, ujian alih status maupun data-data lainnya yang diminta KPU RI. (Rilis Hupmas)

MAMUJU, KPU Sulbar -- Sekretris KPU Provinsi Sulawesi Barat Dr Bakhtiar sepulang dari Konsolnas KPU RI di Bandung tanggal 13 sampai dengan 16 November 2021 menyerahkan seragam Pamdal sesuai SK Sekjen KPU RI NO.979/Hk.03.2.Kpt/04/SJ/VIII/2021 tentang pakaian dinas dan kelengkapan atribut pejabat dan pegawai pada unit kerja yang membidangi pengamanan dalam dan lain. Dr. Baktiar berpesan kepada dua perwakilan KPU Provinsi Sulawesi Barat Yusuf dan Muhammad Yunus bahwa seragam mengandung makna dan tanggung jawab yang besar dalam menerapkan standar operasional pelayanan sesuai dengan ilmu dan kemampuan yang sudah didapat. Hal senada juga disampaikan Kabag Keuangan, Umum dan Logistik Djumrah Assak. Ia berpesan, keduanya harus dapat menjadi contoh bagi rekan-rekan yang belum ikut Diklat Gada Pratama. "Kalian harus meningkatan kwalitas serta profesionalitas kinerja satuan pengamanan," kata Djumrah di Kantor KPU Sulbar, Kamis (18/11/2021). KPU Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Sekjen KPU RI atas program Diklat Gada Pratama yang dilaksanakan di Sekolah Pendidikan Negara Polda Metro Jaya, Lido Sukabumi, Jawa Barat. Mamuju  18 November 2021 lalu (Rilis Hupmas)

MAMUJU, KPU Sulbar -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat mengukuhkan 25 kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (Salili). Nantinya, kader-kader yang didominasi pemilih muda ini dapat menjadi corong KPU untuk mengkampanyekan demokrasi yang sehat. Pengukuhan kader dirangkaikan dengan peresmian lokus Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (Salili) yang dilaksanakan di Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.  Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat Rustang mengatakan, Desa Tadui sebagai pilot project pendidikan pemilih di Sulawesi Barat. Kebaikan-kebaikan, pemahaman-pemahaman kepemiluan yang disampaikan oleh pemateri dari kegiatan ini, diharapkan lahir kader-kader demokrasi yang pemahaman dan pengetahuan tentang pemilu, mau pemilihan bisa merata di desa dan selanjutnya menular ke desa tetangga. "Kenapa di desa ini, diharapkan akumulasi dari peserta  berbagai unsur itu menjadi kolaborasi di manapun. Kita berharap kedaulatan rakyat, Tadui bisa menjadi warna tersendiri, bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat berdasarkan UU 1945," kata Rustang dalam sambutannya. Ia menjelaskan, salah satu yang bisa dikatakan bahwa masyarakat benar-benar berdaulat, jika bisa memilih berdasarkan pemahaman dan kecerdasannya, bukan karena iming-iming. "Kenapa partisipasi perlu, karena saat masyarakat menggunakan hak pilihnya, mereka merasa bertanggung jawab, ikut mengawasi pembangunan. Salah satu teori politik dari desa mengepung kota, kalau desa bagus kecamatan bagus, kalau kecamatan bagus kabupaten bagus, begitupun selanjutnya," tutupnya. Komisioner KPU Sulbar Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilihan dan  SDM Adi Arwan Alimin mengatakan, pembekalan kader Program Salili diharapkan dapat memahami peran dan fungsinya. "Ini juga menjadi bagian dari upaya untuk merekrut calon penyelenggara pemilihan di Pemilu yang akan datang. Kader 'Salili' kita harapkan akan memiliki kemampuan atau kompetensi bidang kepemiluan."  Hadir dalam kegiatan tersebut, Komisioner KPU Sulbar Sukmawati M Sila, Sa'id Usman Umar dan Farhanuddin. Sekertaris KPU Sulbar Dr Bakhtiar bersama jajaran turut hadir dalam kegiatan tersebut, juga Kesbangpol, KPU Kabupaten Mamuju, Pemerintah kecamatan dan desa. (Rilis Hupmas)