Berita Terkini

MAMUJU, KPU Sulbar -- Sosialisasi di aula kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat, Jumat (18/11) berlangsung dalam suasana berbeda. Hujan lebat sepanjang hari, dan juga bencana longsor serta banjir di sejumlah titik di Sulbar memengaruhi helatan Divisi Sumber Daya (SDM) itu. Sejak Jumat subuh hari Mamuju diguyur hujan, beberapa spot lainnya dilaporkan digenangi limpahan air. Acara pun telat dimulai, namun siang yang masih hujan acara sosialisasi tetap berlangsung dialogis, apalagi digelar hybrid: luring dan daring. Undangan dari jajaran Polda; Kabinda; Korem; KPID; IGI; Ormas; media dan segmentasi pemilih lainnya meramaikan sosialiasi untuk menjaring calon penyelenggara Pemilu tahun 2024. Plh Ketua KPU Provinsi Sulbar, Sukmawati M. Sila saat membuka acara ini menegaskan bahwa rekrutmen pembentukan ad hoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilu 2024 akan dimulai tanggal 20 November 2022. "Kami berharap bahwa rekrutmen untuk pembentukan adhoc ini dapat menghasilkan penyelenggara Pemilu di tingkat PPK dan PPS yang memiliki integritas, kompetensi, dan independen. Agar Pemilu makin berkualitas dan akuntabel," sebut Sukmawati yang mengampu Divisi Data KPU Provinsi Sulbar saat membuka sosialisasi ini.  Acara yang digelar dalam sistem hybrid atau memadukan pola luring dan daring berlangsung hampir tiga jam. Materi utama sosialisasi Jumat siang ini membahas PKPU 8 Tahun 2022, dan turunannya yakni Pedoman Teknis 476 yang mengatur syarat pembentukan adhoc Pemilu dari tingkat kecamatan hingga KPPS.  Agenda yang sedianya dihadiri seluruh unsur Divisi SDM KPU Kabupaten, hanya dapat diikuti KPU Mamuju; Mamuju Tengah; Pasangkayu dan Mamasa. Sedang Majene terhalang longsor di Sangiang, Onang dan KPU Polewali Mandar harus menunggu surutnya banjir di sekitar sungai Deking Malunda. Kedua komisionernya difasilitasi Zoom hingga aktif sampai acara berakhir. Kordiv SDM KPU Sulbar, Adi Arwan Alimin menyebut proses pembentukan adhoc membutuhkan partisipasi dan dukungan luas masyarakat. Pembentukan adhoc PPK misalnya, akan berlangsung dalam 27 hari kalender. "Urgensi Pemilu yang berkualitas amat ditentukan input dan proses rekrutmen adhoc. Dari itu, tahapannya yang akan dimulai 20 November memerlukan dukungan serta pengawasan publik agar penyelenggara di tingkat PPK, PPS hingga KPPS yang dihasilkan nanti, mereka yang memang kompeten dan memiliki integritas tinggi." Menurut Adi Arwan, antusiasme warga untuk seleksi adhoc PPK dan PPS Pemilu 2024 diharap akan diikuti lebih banyak kandidat. "Regulasi terbaru menghapus masa periodesasi yang sebelumnya membatasi teman-teman dua periode. Kami berharap momen ini akan mampu dimanfaatkan melalui mekanisme yang ada. Jadi KPU memanggil siapapun yang memenuhi syarat."  (Rilis)

MAMUJU, KPU Sulbar --  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat kerja Pemetaan TPS Khusus untuk 300 Pemilih, dan Pemetaan TPS di Lokasi Khusus Pemilu Tahun 2024. Rakor digelar di Waterpark Hotel Maleo, Senin (14/11/2022). Komisioner KPU Sulbar Divisi Data dan Informasi Sukmawati M Sila yang memimpin Rakor tersebut mengungkapkan, untuk pemetaan tempat pemungutan suara telah disampaikan oleh KPU masing-masing kabupaten. "Lokasi khusus, misalnya di Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Majene. Kita tahu di lokasi ini pernah terjadi bencana longsor, banjir juga gempa. Mesti kabupaten lain berpotensi terjadi bencana," kata Sukmawati usai kegiatan. Dari pertemuan tersebut, KPU Sulbar mendengar masukan dari kabupaten, terkait alokasi khusus pendirian TPS khusus. Misalnya daerah bencana itu dimungkinkan berdasar penyampaian kabupaten. Ia juga menambahkan, untuk Pemilu Tahun 2024, akan ada kenaikan jumlah pemilih sesuai  Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) yang akan disinkronkan data dari Kemendagri, yang diturunkan ke KPU kabupaten. Hadir dalam kegiatan tersebut Kabag Program, Data Organisasi dan SDM Djumrah Assak, Kasubag, Staf Sekretariat KPU Sulbar. Juga Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten se-Sulawesi Barat. (Rilis Hupmas)

Laporan: Maya Purba MAMUJU, KPU Sulbar --  Bersiap menyambut Pemilu Serentak Tahun 2024, KPU Provinsi Sulawesi Barat  berpartisipasi saat Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) dalam rangka kesiapan pengamanan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sulawesi Barat yang dilaksanakan Polda Sulawesi Barat depan Hotel Maleo, Mamuju, Rabu  (2/11/2022) pagi. Kegiatan ini diawali Apel Sispamkota yang langsung dipimpin oleh Kapolda Sulawesi Barat Irjen Pol Verdianto Iskandar Bitticaca. KPU melakukan simulasi TPS, mulai dari awal proses pemungutan suara, penghitungan surat suara, hingga pengamanan kotak suara.  Dalam kegiatan ini, beberapa skenario juga disiapkan guna memastikan keamanan dan kelancaran Pemilihan Serentak 2024.  Dalam giat simulasi  tersebut, skenario yang dipersiapkan mulai dari tindakan anarkis massa, hingga ancaman terorisme, diperankan secara singkat dan jelas disertai strategi pihak kepolisian mulai dari tindakan persuasif, hingga tindakan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kapolda Sulawesi Barat Irjen Pol Verdianto Iskandar Bitticaca mengatakan bahwa seiring berlangsungnya tahapan pemilu, kegiatan simulasi hari ini merupakan langkah awal antisipasi terhadap ancaman dan kendala-kendala yang mungkin terjadi pada saat Pemilu 2024. Sehingga Pemilu serentak 2024 bisa berjalan dengan aman, damai, dan lancar.  Menurut Verdianto, kegiatan ini merupakan bagian dari latihan yang tujuannya bersiap menyambut Pemilu Serentak 2024.  Ia juga menambahkan bahwa sebelumnya telah dilakukan diskusi antara pemangku kepentingan yaitu Kodim, Polres, Kesbangpol, KPU Sulbar dan Bawaslu, serta elemen masyarakat yang lain, sehingga disikapi dengan melakukan kegiatan Sispamkota.  Ia mengharapkan bahwa melalui Sispamkota, seluruh elemen masyarakat juga mengetahui terkait proses yang dilaksanakan pihak berwajib, jika situasi-situasi yang kurang kondusif terjadi.  Terkait dengan keamanan Sulbar, menurutnya, hingga saat ini masih kondusif, belum ada terdeteksi ancaman-ancaman. Polda Sulawesi Barat melakukan upaya demi menjamin keamanan di Provinsi Sulawesi Barat tetap terjaga. (Rilis Hupmas)

MEJENE, KPU Sulbar -- Komisi Pemilihan Umum goes to campus sosialisasi pendidikan pemilih muda dan pemilih pemula di  Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), acara ini dirangkai penandatanganan MoU Pendidikan Pemilih Berbasis Kurikulum antara KPU Sulbar dan FISIP Unsulbar, Selasa (25/10/2022). Kegiatan yang digelar di gedung teater kampus tersebut melibatkan 200 mahasiswa.  Wakil Rektor II Unsulbar Anwar Sulili menyambut baik kerja sama yang dibangun antara KPU dan pihak kampus Unsulbar. "Sebagai mahasiswa dalam rangka menyukseskan program Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU dengan kampus, kita mencoba menyelaraskan informasi-informasi dalam rangka menyelenggarakan pemilu yang berkualitas dan bermartabat," katanya. Dan tentunya, satu hal yang mesti harus disosialisasi, kata Anwar Sulili, bahwa penyelenggaraan pemilu bebas dari money politik. "Karena tidak asing lagi di masyarakat. Nah ini yang harus kita lawan, dan tentu itu akan kita hasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Kita harapkan penyelenggaraan pemilu yang akan datang itu lebih berkualitas, bebas dari politik-politik uang, politik SARA dan sebagainya," ujarnya lagi. "Sehingga, betul-betul yang benar terpilih adalah pemimpin yang berkualitas, yang bisa mengangkat harkat dan martabat," pungkas Anwar.  Komisioner KPU Sulbar Adi Arwan Alimin menjelaskan, program guest to kampus akan digelar di beberapa kampus di Sulawesi Barat. Tujuannya tentu saja ingin mengajak aktivitas kampus, khususnya mahasiswa dalam meningkatkan literasi kepemiluan dan isu demokrasi. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran Pemilu, khususnya di kalangan mahasiswa, sebagaimana diketahui mahasiswa adalah kelompok pemilih muda dan pemula yang sangat menentukan hasil pemilu. "Karena jumlah mereka yang sangat besar, mereka ini adalah kelompok generasi Z dan milenial yang sangat menentukan suara di pemilu. Kita berharap teman-teman mahasiswa di Pemilu 2024 ini betul-betul dapat menjadi bagian atau agen demokrasi dalam memerangi hoaks dan meningkatkan kualitas pilihan di Pemilu," jelas Adi Arwan tampil mengenakan passapu, destar khas Mandar. "Kesadaran mereka, kemudian wawasan mereka tentang media sosial itu jauh lebih bagus. Apalagi mereka adalah pengguna media sosial yang sangat banyak, kita berharap ini akan menjadi semacam program yang seperti bola salju, dan bagian sosialisasi kepemimpinan yang berkualitas," tutupnya. Hadir sebagai pembicara di acara tersebut Koordinator Divisi Data KPU Sulbar Sukmawati M Sila, Koordinator Parmas KPU Sulbar SDM Adi Arwan Alimin, Ketua Prodi Ilmu Politik Unsulbar Asriani dan Tenaga Ahli KPU RI Muh. Fadlilah. Ratusan mahasiswa yang hadir tampak antusias menyimak paparan narasumber dan melakukan dialog interaktif atau tanya jawab. (Rilis Hupmas)

PASANGKAYU, KPU Sulbar -- Ketua KPU Sulbar Rustang menyampaikan beberapa hal kepada tim verifikasi faktual KPU Kabupaten Pasangkayu yang akan menyebar ke beberapa kecamatan dalam rangka Verifikasi Faktual (Verfak) keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2024. "Tolong jaga kesehatan, jaga keselamatan. Tolong dijaga kepastian bahwa target kerja hari ini sampai, dan pastikan pengawas ada," kata Rustang kepada tim Verfak di Kantor KPU Kabupaten Pasangkayu, Kamis (20/10/2022). Ia menyampaikan, kalau ada halangan menuju lokasi Verfak,  agar dicatat. Misalnya ada jalan putus atau banjir, cari solusinya. "Kejadian unik jangan lupa difoto atau divideo." Ia juga meminta, etika dan teknik berkomunikasi, mengedepankan kesopanan.    Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat yang didampingi Staf Sekretariat KPU Sulbar memantau langsung verifikasi faktual di Kelurahan Baras dan Desa Bulumario, Kecamatan Baras, Pasangkayu. (Rilis Hupmas)

MAMUJU, KPU Sulbar -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi persiapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2024, melibatkan stakeholder terkait. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat Rustang menyampaikan, penetapan partai politik merupakan kewenangan Kemenkumham, tetapi kewenangan partai politik sebagai peserta pemilu, merupakan kewenangan KPU. "Rapat koordinasi ini, diharapkan kelancaran, sehingga tidak ada masalah yang signifikan dalam proses verifikasi faktual ini," kata Rustang dalam rakor yang digelar di salah satu hotel di Mamuju, Senin (10/10/2022). Ia menjelaskan, verifikasi faktual sesungguhnya pencocokan dan penelitian kebenaran dokumen persyaratan dengan objek yang ada di lapangan. Sehingga persyaratan Parpol, penentuannya sebagai peserta dapat terlaksana. "Kami lebih awal menyampaikan bahwa tanggal 15 Oktober di Tingkat provinsi ada dua keabsahan yang diverifikasi, kepengurusan dan kantor," jelasnya. Jadwal verifikasi faktual kepengurusan dan kantor tetap dimulai tanggal 15 sampai 17 Oktober 2022. Sedangkan verifikasi faktual keanggotaan tanggal 15 Oktober sampai 4 November 2022. Hadir dalam rakor tersebut, Komisioner dan Sekretariat KPU Sulbar, Polda Sulbar, Korem 142 Tatag, Disdukcapil, Bawaslu, Badan Intelijen Negara (BIN), Kesbangpol dan perwakilan partai politik. (Rilis Hupmas)