Berita Terkini

MAMUJU, KPU Sulbar -- Direktorat Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Ir. Diana Kusumastuti meminta pelaksana pembangunan Kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat dipercepat. "Harus ada penambahan pekerja, ini harus selesai November, kasihan KPU-nya. Kalau mau dibayar harus cepat selesai," tegas Diana kepada penanggungjawab pembangunan, Rabu (3/11/2021). Hal tersebut disampaikan Diana usai memantau progres pembangunan Kantor KPU Sulbar bersama Direktur Bina Penataan Bangunan Boby Ali Azhari dan Ketua Satgas Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Darurat Bencana Gempa Bumi Sulawesi Barat Ir. Sri Hartoyo. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat Rustang menyampaikan, Dirjen Cipta Karya meminta percepatan pengerjaan pembangunan gedung KPU itu sesuai dengan target Bulan November 2021). Walaupun nanti misalnya paling lambat, targetnya awal Desember. "Saya dengar tadi itu 30 November itu harus selesai. Penambahan pekerja juga akan dilakukan melebihi dari yang ada sekarang, jadi kalau sekarang itu ada 25 menurut informasi dari pelaksanaannya,  diminta untuk ditambah lagi 30, sehingga menjadi 55 orang pekerja. Diusahakan itu bisa memburu pelaksanaan target pekerjaan tuntas di akhir November," ungkap Rustang. Bangunan kantor KPU didesain dengan kapasitas bangunan dapat bertahan paling cepat 50 tahun jika terjadi gempa, namun jika tak ada gempa dapat bertahan sampai 200 tahun. "Jadi memang ini konstruksi khusus pada kondisi gempa, makanya menggunakan plat cakar ayam yang lebar di bawah jadi cakar ayamnya bukan sekedar turun, tetapi juga plat di bawah. Kalau ini bangunan KPU dapat bertahan hingga magnitude gempa 9 skala richter," tutupnya (Rilis Hupmas)

MAMUJU, -- Komisi Pemilih Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas),  agenda ini berlangsung di tenda darurat depan Kantor KPU Sulbar, Rabu (23/6/2021). Pembentukan Bakohumas  berdasarkan keputusan KPU Nomor 172 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan  KPU. Ditindaklanjuti Surat Nomor 224 tanggal 22 Maret 2021. Salah satu tugas utama Bakohumas KPU, pertama melakukan koordinasi antara KPU RI dan KPU provinsi dan kabupaten. Kemudian yang kedua, melakukan koordinasi dan kerjasama bakohumas  pada instansi atau lembaga pemerintahan daerah. Ketiga, merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan. Keempat menghimpun mengelola dan menyalurkan informasi kehumasan yang diperlukan. Ketua KPU Rustang menyampaikan, informasi kepada seluruh stakeholeder tentang keberadaan Bakohumas, sehingga berkelanjutan dari search informasi, search data dan seterusnya akan dibangun melalui Bakohumas. "Kita berharap di seluruh instansi vertikal maupun OPD juga sudah ada sehingga diharapkan berlanjut pada kerja sama di antarbakohumas. Untuk menyampaikan beberapa hal penting terkait tupoksi KPU. Terkait kepemiluan yang akan datang secara berkelanjutan," kata Rustang. Ia menjelaskan, tujuan bakohumas untuk menjamin kemitraan yang baik sesama badan kehumasan antar lembaga. Sehingga informasi yang dibutuhkan segera bisa ditindaklanjuti berdasarkan komunikasi melalui kerja sama yang dibangun. Rakor ini dihadiri segenap anggota KPU Sulbar, Kepala Kesbangpol Sulbar Herdin Ismail, Ilham Borahima Ka Disdukcapil, Mayor Ahmad Kapenrem 142 Tatag, Ahmad S. Kasi Infratek Kominfo, Amirullah Bandu perwakilan Ombudsman, Ipda Imran dari Bid Humas Polda, Gatot unsur BIN, dan Ketua Bawaslu Sulbar, Sulfan Sulo, Hasman Biro Pemerintahan dan Kesra.  (Rilis Hupmas)

MAMUJU -- Program sosialisasi dan pendidikan pemilih ibarat perjalanan yang terus bergerak bagi penyelenggara pemilihan umum. Lema ini hampir tidak mengenal istilah tahapan Pemilu atau Pemilihan pada umumnya. "Kesadaran atas hak pilih, dan kesadaran atas daulat rakyat untuk menentukan pilihan sesuatu yang sifatnya hakiki. Itu azasi bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih," urai Adi Arwan Alimin, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Sumber Daya Manusia (Sosdiklih SDM) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat, Ahad, 20 Juni 2021.  Adi Arwan menyebut, KPU RI telah merumuskan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3). Program ini telah dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.  Jajaran KPU kabupaten di Sulbar juga telah melakukan sosialisasi dan koordinasi bersama pihak pemerintah daerah perihal program ini. Gerakan DP3 secara bersama bertujuan untuk makin meningkatkan kualitas pelaksanaan setiap momentum Pemilu atau Pemilihan. Seperti diketahui publik, tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024 bakal segera dimulai. Menurut Adi, program pendidikan pemilih bagian dari road map menuju tahapan 2024. Setiap kabupaten akan memilih desa sesuai kriteria yang telah ditentukan sebagai pilot project DP3 ini.  "Kami pun menawarkan, dan menyebut istilahnya dalam akronim 'Salili', ini memiliki filosofi bahwa salili memiliki makna rindu, atau keinginan kuat pada harapan yang kita inginkan. Menjadi pemilih yang cerdas, dan berintegritas merupakan diantara tujuan penting dari pendidikan pemilih," kata Adi Arwan. (RilisHupmas)

PASANGKAYU -- Dua pemuda asal Provinsi Gorontalo yang sedang melakukan perjalanan haji dengan bersepeda dari Gorontalo ke Makkah beberapa hari terakhir viral di media sosial.  Kedua pemuda tersebut adalah Andi Harvin Thalib dan Airul Maatini. Mereka berangkat dari Gorontalo sejak 06 Juni 2021 dan tiba di Sarjo 19 Juni 2021.  Keduanya kemudian istirahat semalam di Desa Watatu, Kecamatan Banawa Selatan dan melanjutkan perjalanan Ahad pagi 20 Juni 2021. Masuk ke wilayah perbatasan bagian Utara Sulbar, Pasangkayu mereka dijemput oleh komunitas sepeda Sarjo Bike Club (SBC).  Heriansyah yang juga merupakan Anggota KPU Kabupaten Pasangkayu mengatakan, sesama pegiat olahraga sepeda sangat mengapresiasi tekad dan motivasi kedua pemuda asal Gorontalo ini.  Mereka berniat untuk melaksanakan haji di musim haji tahun depan, dengan bersepeda ke Makkah.  "Ini juga banyak mengundang empati dari masyarakat di beberapa daerah yang dilalui. Termasuk kami di wilayah Kecamatan Sarjo yang berinisiatif menjemput dan mengantar kedua pemuda ini dari perbatasan bagian Utara Provinsi Sulbar, hingga ke Ibukota Pasangkayu di Bundaran Smart," kata Heriansyah, Ahad (20/6/2021). Jajaran KPU Kabupaten Pasangkayu yang sebagian merupakan pengiat olahraga sepeda, berinisiatif untuk melakukan penjemputan dan pengantaran ke Perbatasan Pasangkayu-Mateng, merupakan bagian dari tagline  KPU Melayani. (Rilis Hupmas)  

MAMUJU, -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Barat audiensi dengan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar. Pertemuan ini membahas pilot project Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan.  Pertemuan berlangsung di kantor Merah Putih Pemprov Sulbar, Selasa (15/6/2021). Ketua KPU Sulbar Rustang usai pertemuan menyampaikan, tujuan pendidikan pemilih untuk menyampaikan kepada masyarakat, bahwa Pemilu itu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. "Kita berharap masyarakat benar-benar cerdas memilih  pemimpin, pemilu di awal 2021 dan pemilihan di akhir 2024," kata Rustang. Ia menambahkan, pemilihan benar-benar harus ditentukan berdasarkan kejernihan akal sehat.  Hadir dalam audiensi tersebut, Komisioner KPU Sulbar Farhanuddin, Sukmawati M Sila, dan Sa'id Usman Umar. Kabag dan Kasubag Sekretaris KPU Sulbar turut serta. Dalam kunjungan resmi tersebut, Gubernur Sulbar yang didampingi beberapa kepala OPD terkait, menyampaikan beberapa masukan terhadap pilot project tersebut. (HupmasKPU)

Mamasa - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Sulawesi Barat divisi Hukum dan Pengawasan, Farhanuddin hadir dalam Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan ( Rakor DPB) Kabupaten Mamasa. Rakor DPB tersebut digelar KPU Kabupaten Mamasa berlangsung di aula KPU Mamasa , Senin, 07/06/2021.  Rakor tersebut dipimpin Ketua KPU Mamasa Jhoni Rambulangi, bersama empat komisioner lainnya : Marthen Buntupasau, Harun Al Rasyid, Limbong dan Sumarlin.  Selain Anggota KPU provinsi Sulbar Farhanuddin, rakor itu juga dihadiri Bawaslu Mamasa, Dinas Catatan Sipil  Mamasa, serta perwakilan partai politik. Kehadiran Farhan juga juga koordinator wilayah Kabupaten Mamasa itu untuk mensupervisi kegiatan pendataan pemilih berkelanjutan tersebut. Menurut Farhan yang didampingi jajaran sekretariat KPU Sulbar, bahwa sesuai amanat di UU no. 7/2017 tentang pemilu bahwa KPU berkewajiban melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan.  "Data pemilih itu memang sangat dinamis, misalnya ada pindah masuk atau keluar atau meninggal dunia. Pendataan secara berkelanjutan ini sangat penting untuk pembaharuan data untuk hadirnya data pemilih yang berkualitas," ungkap Farhan yang juga dosen non aktif FISIP Unsulbar. Menurut Harun yg juga koordinator divisi Data KPU Mamasa, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini  juga berdasarkan  surat edaran ketua KPU RI Nomor. : 132/pL.02-SD/01/KPU/II/2021 tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan. " Data Pemiliih Berkelanjutan untuk bulan Juni 2021 sebanyak 116.716 orang, itu terdiri atas laki-laki sebanyak 59.743 orang dan perempuan 56. 973 orang, jumlah pemilih bulan Juni tersebut mengalami kenaikan dari jumlah pemilih bulan Mei sebanyak 116.688," kata Harun.  Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa posisi data pemilih bulan Juni tersebut merupakan hasil pengecekan dari pemilih bulan sebelumnya, ditemukan bahwa data pemilih Mamasa Mamasa Tidak Memenuhi Syarat (TMS ) karena meninggal dunia sebanyak 31 orang.  Posisi data tersebut tambah Harun juga dipengaruhi, jumlah pemiliu yang pindah masuk sebanyak 188 orang dan pindah keluar sebanyak 129 orang. " Komunikasi kami intens dengan Kantor Catatan Sipil, sehingga setiap peristiwa kependudukan yang terkait data pemilih juga segera kami bisa terima," kata Harun didampingi Kepala sub bagian Data KPU Mamasa, Yenny Langitiboyong.