Berita Terkini

MAMUJU, KPU Sulbar -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat raih predikat informatif di Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Barat. KPU diganjar predikat badan publik dengan kualifikasi informatif di malam peganugerahan KI yang dilaksanakan di Matos Mamuju, Jumat (21/11/2025) malam. Penghargaan tersebut diterima Kabag Perencanaan, Data, Infomasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM Aswan Husain. KPU Provinsi Sulawesi Barat meraih poin sebesar 98,04 di bawah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang meraih poin 99,55, sementara diurutan ketiga, ada Badan Pusat Statistik (BPS) yang meraih poin 98.03 poin. Penganugerahan ini merupakan hasil monitoring dan evaluasi dalam implementasi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ketua Komisi Infomasi Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Ikbal menyampaikan, KI ingin mengukur kepatuhan badan publik terhadap UU 14 Tahun 2025. "Kenapa kami ukur, karena selama ini kita hanya menerka-nerka. Ini bukan kompetensi antara badan publik, ini adalah ukuran kepatuhan terhadap keterbukaan informasi publik." Malam penganugerahan menjadi pemantik bagi setiap lembaga, agar semua badan publik bisa semakin terbuka melayani masyarakat yang membutuhkan informasi. Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Jenderal Salim S Mengga mengatakan dalam sambutannya, keterbukaan informasi publik sangat dibutuhkan masyarakat. Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat Ketua Divis Sosdiklih Parmas Dan SDM Budiman Imran menyampaikan terimakasih atas penghargaan dengan Predikat Informatif dari KI Provinsi Sulawesi Barat. KPU Sulawesi Barat menjunjung tinggi keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanah UU 14 Tahun 2008. Dimana, sebagai badan publik secara aktif menyediakan informasi ataupun memenuhi permintaan informasi melalui Tim PPID yang telah dibentuk. “Pengahrgaan ini adalah kerja teamwork KPU Sulbar yang akan terus memperkuat tata kelola informasi dan transparansi melalui inovasi-inovasi dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan,” jelas Budiman melalui pesan Whastapp yang sedang mengikuti kegiatan KPU RI di Bali. (Rilis Hupmas)

Laporan: Amran Jafar MAMUJU, KPU Sulbar -- Bertajuk “Ngopi (Ngobrol Pagi) Bareng Pak Sek” Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat Irfan Rusli Sadek melakukan Pembinaan rutin kepada seluruh ASN di Sekretariat KPU Se-sulawesi Barat sebagai upaya meningkatkan kompetensi. Kegiatan yang digelar setiap Selasa di Aula Lantai Dua Kantor KPU Sulbar, diawali dengan materi kepemimpinan. Tema tersebut dipilih untuk memperkuat karakter dan etos kerja para pegawai. Pegawain dari KPU kabupaten se-Sulbar mengikuti kegiatan melalui platform daring. Irfan dalam penyampaiannya, menekankan pentingnya kepemimpinan humanis. “Jika ingin didengar oleh bawahan, cobalah meminta dengan menyentuh dari hatinya. Maka dia akan memberimu pelayanan yang memuaskan, tanpa kamu sentuh fisiknya,” kata mantan Kadis Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Pasangkayu ini. Program ini juga diharapkan menjadi sarana pembelajaran berkelanjutan bagi CPNS, agar mampu menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas sebagai calon ASN di lingkungan KPU Sulbar. Editor: Sudirman Syarif

Laporan: Aslan MAJENE, KPU Sulbar -- Tim KPU Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan perjalanan dinas ke KPU Kabupaten Majene dalam rangka Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Pelaporan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025, yang berlangsung selama tiga hari, mulai 10 hingga 12 November 2025. Kegiatan tersebut dipimpin Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi (Rendatin) KPU Provinsi Sulawesi Barat Asriani, bersama tim pendukung dari Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Barat. Tujuan utama kegiatan ini adalah, untuk memastikan bahwa proses pelaporan FKP di tingkat kabupaten telah berjalan sesuai pedoman, serta memberikan pendampingan teknis kepada jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Majene. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Asriani juga turut menghadiri rapat FKP yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Majene. Kehadirannya menjadi bagian penting dari upaya penguatan koordinasi antara KPU Provinsi dan Kabupaten dalam mewujudkan transparansi, serta akuntabilitas pelaksanaan kegiatan FKP di daerah. Selama kunjungan, tim melakukan monitoring langsung terhadap proses penyusunan laporan FKP, memberikan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan sebelumnya, serta berdiskusi dengan pihak Sekretariat KPU Kabupaten mengenai langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas data dan penyampaian laporan publik. Kegiatan supervisi dan monitoring ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar tingkatan KPU serta memastikan pelaksanaan FKP Tahun 2025 di wilayah Sulawesi Barat berjalan secara efektif, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Editor: Sudirman Syarif

MAMUJU, KPU Sulbar -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat menggelar  Rapat Koordinasi Konsolidasi Data Hasil Sinkronisasi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Semester II Tahun 2025. Rapat digelar di Lantai II Kantor KPU Sulbar selama dua hari, 29 sampai 30 Oktober 2025. Konsolidasi Data Hasil Sinkronisasi DP4 Semester II yang melibatkan KPU Kabupaten, bertujuan untuk dimutakhirkan dalam agenda Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Asriani menjelaskan, DP4 Semester I yang diturunkan sebelumnya dari Kementerian Dirjen Capil melalui KPU RI, kemudian disinkronisasi dan disampaikan ke KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi telah diolah dan dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten se-Sulawesi Barat. Hasil datanya telah ditetapkan dalam pleno PDPB Triwulan ke II dan triwulan ke III.  "Akan berproses olah data pemutakhiran untuk penetapan pada triwulan ke IV yang akan datang di akhir Desember di Tahun 2025. Karena tingkat KPU Kabupaten, melakukan pleno penetapan PDPB setiap tiga bulan dan tingkat KPU Provinsi melakukan pleno penetapan PDPB setiap enam bulan atau per semester," kata Asriani. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat Said Usman Umar membuka kegiatan tersebut, dan turut hadir serta memberikan pengarahan Anggota KPU Provinsi lainnya Elmansyah, Budiman Imran serta Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat.

Laporan: Amran Jafar JAKARTA, KPU Sulbar -- Upaya meningkatkan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dan menjamin tata kelola aset negara yang akuntabel, perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kapasitas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Rakor yang berlangsung selama empat hari, mulai Rabu, 22 Oktober hingga Sabtu, 25 Oktober 2025, di Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta Selatan, ini diikuti oleh Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Mustamin yang didampingi oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik Djamaluddin KPU Provinsi Sulawesi Barat.  Kegiatan ini secara spesifik bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas dan kinerja pengelolaan BMN di seluruh satuan kerja KPU. Peningkatan ini sangat krusial mengingat adanya target nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 39/KM.6/2025 Tahun 2025. Selain itu, rakor ini menjadi forum vital untuk mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN V2). Penggunaan sistem aset berbasis digital ini merupakan langkah strategis yang wajib diterapkan, sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023. Diharapkan, melalui rakor ini, seluruh unit kerja di lingkungan KPU dapat menyamakan persepsi dan memperkuat kapabilitas dalam mengelola BMN secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, guna mendukung kelancaran seluruh tahapan Pemilu. (Hupmas KPU Sulbar) Editor: Sudirman syarif

Laporan: Aslan BANDUNG, KPU Sulbar -- Komisi Pemilihan Umum RI menyelenggarakan Rapat Evaluasi Nasional untuk membahas pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama empat hari, dari Rabu hingga Sabtu, 22 sampai 25 Oktober 2025, di Hotel Crowne Plaza Bandung. Rapat tersebut bertujuan untuk mengevaluasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, guna mendapatkan masukan dan saran sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan untuk pelaksanaan Pilkada mendatang. Evaluasi ini juga merupakan amanat undang-undang yang mewajibkan KPU Provinsi untuk membuat laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemilihan. Peserta yang diundang dalam rapat strategis, terdiri dari Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh, Ketua Divisi Perencanaan, dan Sekretaris KPU Provinsi dari seluruh Indonesia. Setiap provinsi diwajibkan menyusun dan membahas Executive Summary atau Ringkasan Eksekutif yang berisi hasil evaluasi mereka sebagai bahan diskusi utama. Agenda rapat dirancang komprehensif, mencakup paparan kebijakan dari pimpinan KPU RI, sesi keynote speech dari Ketua Komisi II DPR RI, serta pemaparan dari berbagai narasumber kunci. Narasumber tersebut meliputi perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu RI, DKPP, Kementerian Keuangan, Bappenas, LKPP, dan BPK RI. Selain itu, akan digelar sesi sharing experience yang dipandu oleh tim pakar untuk mendalami evaluasi dari berbagai dimensi, seperti tahapan, non-tahapan, kelembagaan, dan eksternalitas. Dengan diselenggarakannya rapat ini, KPU berharap dapat mengidentifikasi tantangan dan merumuskan rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan pemilihan di masa depan. (Hupmas KPU Sulbar) Editor: Sudirman Syarif