Berita Terkini

MAMUJU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat menjalin silaturahmi dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Barat sebagai upaya memperkuat koordinasi. Pertemuan juga menjadi ajang perkenalan Kapolda Sulbar yang masih baru bertugas di wilayah Sulawesi Barat yang berlangsung di Aula Mapolda Sulbar, Selasa (20?01/2026). Dalam pertemuan tersebut, yang dihadiri anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat, Sekretaris, Kabag, Kasubag dan serta Staf KPU Provinsi Sulawesi Barat, membahas sejumlah informasi. Kepolda Sulbar Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta menilai, dari sudut pandang kepolisian, stabilitas dan keamanan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat Said Usman Umar, menyampaikan apresiasi kepada pihak kepolisian atas kerja sama yang telah terjalin pada pemilihan sebelumnya yang berjalan sangat lancar. “Pelaksanaan pemilihan terakhir bahkan menjadi salah satu yang terbaik, berkat respons cepat dan kesiapsiagaan aparat kepolisian dalam menjaga keamanan.” Sebelumnya, KPU dan kepolisian juga telah menjalin kerja sama melalui nota kesepahaman (MoU). Meski demikian, KPU menilai hubungan baik dan silaturahmi tetap perlu dijaga karena potensi kerusuhan masih bisa terjadi. Irjen Pol Adi Deriya juga berharap KPU Sulbar menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan kerusuhan, khususnya untuk menangkal propaganda dan hoaks. Ia juga menyarankan agar KPU turut mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pemilu dan Pemilihan sebagai tonggak demokrasi bangsa. Dalam pertemuan tersebut, KPU Sulbar juga menyampaiakan rencana melakukan pembaruan data pemilih berkelanjutan dan meminta dukungan kepolisian, khususnya terkait data anggota kepolisian yang pensiun untuk dimasukkan dalam daftar pemilih, serta yang baru terangkat untuk dikeluarkan.

MAMUJU, KPU Sulbar - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Koordinasi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM yang melibatkan KPU Kabupaten se-Sulawesi Barat, yang digelar secara daring. Dalam sambutannya, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat Said Usman Umar menyampaikan, pemilu telah mendapatkan perhatian masyarakat, karena ada wacana perubahan sistem pemilu di Indonesia.   "Di masa non tahapan pemilu, Divisi Parmas adalah yang paling diandalkan. Karena terus bekerja tanpa henti menyebarkan informasi kepemiluan," kata Said yang hadir secara daring, Kamis (15/1/2026). Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Budiman Imram mengungkapkan, saat ini KPU memasuki era kolaborasi. Mesti memaksimalkan hubungan antara stakeholder, baik instansi pemerintah maupun swasta.  Rapat tersebut dimaksudkan untuk mendengar pemaparan program di setiap KPU Kabupaten di Sulawesi Barat, apa yang selama ini menjadi kendala. Budiman berharap, apa yang dipaparkan KPU Kabupaten, dapat segera direalisasikan.  "Harapan kita segera direalisasikan. Sosialisasi pemilih pemula, rentan dan marjinal merupakan program prioritas Nasional. Tolong, ini diprioritaskan. Setelah ini kami akan melakukan monitoring terkait realisasi penyampaian program kerja dari setiap KPU Kabupaten," jelasnya. Peserta dalan rapat tersebut, Anggota KPU Kabupaten yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Kasubag Parhumas dan SDM, serta staf yang membidangi Parmas di masing-masing KPU Kabupaten.  Kepala Sub Bagian Parhumas dan SDM Asni, selaku moderator dalam kegiatan tersebut didampingi Staf Parmas Dan SDM KPU Sulawesi Barat.

MAMUJU, KPU Sulbar -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat raih predikat informatif di Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Barat. KPU diganjar predikat badan publik dengan kualifikasi informatif di malam peganugerahan KI yang dilaksanakan di Matos Mamuju, Jumat (21/11/2025) malam. Penghargaan tersebut diterima Kabag Perencanaan, Data, Infomasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM Aswan Husain. KPU Provinsi Sulawesi Barat meraih poin sebesar 98,04 di bawah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang meraih poin 99,55, sementara diurutan ketiga, ada Badan Pusat Statistik (BPS) yang meraih poin 98.03 poin. Penganugerahan ini merupakan hasil monitoring dan evaluasi dalam implementasi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ketua Komisi Infomasi Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Ikbal menyampaikan, KI ingin mengukur kepatuhan badan publik terhadap UU 14 Tahun 2025. "Kenapa kami ukur, karena selama ini kita hanya menerka-nerka. Ini bukan kompetensi antara badan publik, ini adalah ukuran kepatuhan terhadap keterbukaan informasi publik." Malam penganugerahan menjadi pemantik bagi setiap lembaga, agar semua badan publik bisa semakin terbuka melayani masyarakat yang membutuhkan informasi. Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Jenderal Salim S Mengga mengatakan dalam sambutannya, keterbukaan informasi publik sangat dibutuhkan masyarakat. Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat Ketua Divis Sosdiklih Parmas Dan SDM Budiman Imran menyampaikan terimakasih atas penghargaan dengan Predikat Informatif dari KI Provinsi Sulawesi Barat. KPU Sulawesi Barat menjunjung tinggi keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanah UU 14 Tahun 2008. Dimana, sebagai badan publik secara aktif menyediakan informasi ataupun memenuhi permintaan informasi melalui Tim PPID yang telah dibentuk. “Pengahrgaan ini adalah kerja teamwork KPU Sulbar yang akan terus memperkuat tata kelola informasi dan transparansi melalui inovasi-inovasi dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan,” jelas Budiman melalui pesan Whastapp yang sedang mengikuti kegiatan KPU RI di Bali. (Rilis Hupmas)

Laporan: Amran Jafar MAMUJU, KPU Sulbar -- Bertajuk “Ngopi (Ngobrol Pagi) Bareng Pak Sek” Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat Irfan Rusli Sadek melakukan Pembinaan rutin kepada seluruh ASN di Sekretariat KPU Se-sulawesi Barat sebagai upaya meningkatkan kompetensi. Kegiatan yang digelar setiap Selasa di Aula Lantai Dua Kantor KPU Sulbar, diawali dengan materi kepemimpinan. Tema tersebut dipilih untuk memperkuat karakter dan etos kerja para pegawai. Pegawain dari KPU kabupaten se-Sulbar mengikuti kegiatan melalui platform daring. Irfan dalam penyampaiannya, menekankan pentingnya kepemimpinan humanis. “Jika ingin didengar oleh bawahan, cobalah meminta dengan menyentuh dari hatinya. Maka dia akan memberimu pelayanan yang memuaskan, tanpa kamu sentuh fisiknya,” kata mantan Kadis Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Pasangkayu ini. Program ini juga diharapkan menjadi sarana pembelajaran berkelanjutan bagi CPNS, agar mampu menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas sebagai calon ASN di lingkungan KPU Sulbar. Editor: Sudirman Syarif

Laporan: Aslan MAJENE, KPU Sulbar -- Tim KPU Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan perjalanan dinas ke KPU Kabupaten Majene dalam rangka Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Pelaporan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025, yang berlangsung selama tiga hari, mulai 10 hingga 12 November 2025. Kegiatan tersebut dipimpin Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi (Rendatin) KPU Provinsi Sulawesi Barat Asriani, bersama tim pendukung dari Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Barat. Tujuan utama kegiatan ini adalah, untuk memastikan bahwa proses pelaporan FKP di tingkat kabupaten telah berjalan sesuai pedoman, serta memberikan pendampingan teknis kepada jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Majene. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Asriani juga turut menghadiri rapat FKP yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Majene. Kehadirannya menjadi bagian penting dari upaya penguatan koordinasi antara KPU Provinsi dan Kabupaten dalam mewujudkan transparansi, serta akuntabilitas pelaksanaan kegiatan FKP di daerah. Selama kunjungan, tim melakukan monitoring langsung terhadap proses penyusunan laporan FKP, memberikan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan sebelumnya, serta berdiskusi dengan pihak Sekretariat KPU Kabupaten mengenai langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas data dan penyampaian laporan publik. Kegiatan supervisi dan monitoring ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar tingkatan KPU serta memastikan pelaksanaan FKP Tahun 2025 di wilayah Sulawesi Barat berjalan secara efektif, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Editor: Sudirman Syarif

MAMUJU, KPU Sulbar -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat menggelar  Rapat Koordinasi Konsolidasi Data Hasil Sinkronisasi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Semester II Tahun 2025. Rapat digelar di Lantai II Kantor KPU Sulbar selama dua hari, 29 sampai 30 Oktober 2025. Konsolidasi Data Hasil Sinkronisasi DP4 Semester II yang melibatkan KPU Kabupaten, bertujuan untuk dimutakhirkan dalam agenda Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Asriani menjelaskan, DP4 Semester I yang diturunkan sebelumnya dari Kementerian Dirjen Capil melalui KPU RI, kemudian disinkronisasi dan disampaikan ke KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi telah diolah dan dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten se-Sulawesi Barat. Hasil datanya telah ditetapkan dalam pleno PDPB Triwulan ke II dan triwulan ke III.  "Akan berproses olah data pemutakhiran untuk penetapan pada triwulan ke IV yang akan datang di akhir Desember di Tahun 2025. Karena tingkat KPU Kabupaten, melakukan pleno penetapan PDPB setiap tiga bulan dan tingkat KPU Provinsi melakukan pleno penetapan PDPB setiap enam bulan atau per semester," kata Asriani. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat Said Usman Umar membuka kegiatan tersebut, dan turut hadir serta memberikan pengarahan Anggota KPU Provinsi lainnya Elmansyah, Budiman Imran serta Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat.