Berita Terkini

MAMUJU, KPU SULBAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024 Tingkat Provinsi Sulawesi Barat, Jumat (8/03/2025). FDG yang digelar di Lantai II Kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat melibatkan stakeholder terkait, peserta pemilu, pemantau pemilu, dan mantan komisioner KPU. FGD yang menghadirkan Tim Pakar KPU RI Sigit Purnomo dibagi dalam tiga sesi, sesi pertama, evaluasi tahapan pemilu, sesi dua evaluasi non tahapan pemilu, sesi tiga evaluasi kelembagaan/supporting sisytem, dan sesi empat review dan validasi data isian kuesioner. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat Said Usman Umar mengatakan, KPU berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan semua masukan dari semua stakeholder melalui FGD yang dilaksanakan hari ini. “Baik itu lembaga pemerintahan, pegiat pemilu, termasuk penyelenggara pemilu secara internal baik Bawaslu, maupun KPU di tingkat kabupaten,” jelas Said kepada wartawan. “Untuk apa? Kita berharap menyampaikan kajian terkait dengan kejadian-kejadian, atau fenomena yang terjadi pada pelaksanaan Pemilu yang lalu,” lanjut Said. Said berharap, semua masukan dalam FGD untuk menjadi perbaikan pada pelaksanaan Pemilu yang akan datang.     Hadir dalam kegiatan tersebut, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat, Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat, Kabag, Kasubag dan Staf Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Barat.    

MAMUJU, KPU Sulbar – Komisi Pemilihan Umun (KPU) Provinsi Sulawesi Barat sukses menggelar debat putaran kedua Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024. Debat yang digelar di hotel D’Maleo Mamuju pada Rabu malam, menghadirkan moderator kondang Zainal Arifin Muhtar didampingi Indri Wijaya.   Dalam debat yang mengusung tema Tata Kelolah Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi, empat pasangan calon antusias mengikuti debat yang ditayangkan secara langsung di kanal yotube KPU Provinsi Sulawesi Barat, RRI dan TVRI Sulawesi Barat. Ketua KPU Sulbar, Said Usman Umar kepada wartawan menyampaikan, debat ini berjalan dengan baik. Tidak menemui kendala dalam pelaksanaan debat publik kedua, baik dari segi teknis maupun hal yang subtantif. ”Penyusunan soal oleh tim panelis, rumusan teknis proses debat, termasuk soundnya juga sudah bagus,” kata Said Usman Umar. Debat publik kedua ini, KPU berharap masyarakat Provinsi Sulawesi Barat dapat menyaksikan dengan baik para paslon dalam menyampaikan visi dan misinya. Said mengajak seluruh masyarakat Sulbar untuk menentukan pilihan, berdasarkan pembacaan dan pengkajian atas visi misi yang disampaikan oleh para paslon. Panelis dalam debat kedua, Ilham Saputra, Moh. Masykurudin Hafidz, Rendy Umboh, Zainal Arifin Muhtar dan Prof Dr. Muhaddam. (Rilis Hupmas)

MAMUJU, KPU SULBAR – Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat Irfan Rusli Sadek mengambil sumpah dan melantik pejabat manajerial dan pejabat fungsional di jajaran Sekretariat KPU Proivinsi Sulawesi Barat Tahun 2024. Pelantikan yang berlangsung di Lantai dua Kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat dihadiri langsung Sekretarsi Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno. Dalam sambutannya, Bernad menyampaikan, pelantikan ini merupakan bagian dari KPU mempersiapkan dengan baik penyelenggaraan tahapan serentak Tahun 2024. “Kita tahu bersama bahwa 20 hari lagi, kita akan memasuki puncak, yaitu pemungutan dan penghitungan suara di Pilkada Tahun 2024.” Bernad menjelaskan, pelantikan hari ini bagian untuk mengisi sesuai dengan PKPU yang baru, di mana nomenklatur berubah di beberapa jabatan struktural, sekaligus juga pengisian jabatan-jabatan yang kosong. Sehingga Bisa secara prima melaksanakan fungsi, memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada KPU, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam penyelenggaraan tahapan Pilkada. “Saya mengingatkan, pelantikan hari ini jangan dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa, tetapi ini bagian dari evaluasi kita, bagian untuk penguatan kita untuk pelaksanaan tugas. Saya ingatkan, tugas fungsi sebagai Sekretariat, memberikan dukungan teknis dan administrasi, memberikan fasilitasi yang baik kepada KPU, KPU itu siapa, Ketua dan Anggota, baik di tingkat RI, Provinsi maupun Kabupaten/kota.” Jelas Bernad. Ia menambahkan, dalam melaksanakan tugas harus terbangun soliditas, pertama soliditas antara Sekretariat antar Komisioner, kedua soliditas antar Sekretariat antar bagian, antar Sub bagian, antar staf.  “Jadilah saudara-saudara pemimpin dalam unit kerja masing-masing. Di unit terkecil kalian adalah pemimpin. Ini yang selalu saya ingatkan,” pesannya. Setelah 27 November, Bernad berpesan, masih ada yang harus dipertanggungjawabkan. Jangan menganggap semua sudah selesai. Residu-residu tahapan masih panjang, sampai pelantikan masih ada tanggung jawab. Hadir dalam kegiatan tersebut Deputi Bidan Administrasi, Kepala Biro SDM, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kepala Biro Umum, Kabag dan Kasubag.  Hadir pula menyaksikan pelantikan dan memberikan ucapan selamat, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat Supriadi Nanro. (Rilis Hupmas)

MAMUJU, KPU SULBAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia akan menggelar Rapat Evaluasi Sistem  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 gelombang kedua. Rapat Evaluasi ini akan dihadiri oleh 8 KPU Provinsi dan 95 KPU Kabupaten di 8 Provinsi tersebut. Rapat Evaluasi akan dilaksanakan di Hotel Maleo Mamuju mulai hari Kamis 7 November sampai 9 November 2024. Rapat tersebut akan dihadiri Sekretaris Jenderal KPU RI Bernad Demawan Sutrisno, Deputi Bidang Administrasi Suryadi, Deputi Bidang Teknis Eberta Kawima, Jajaran Kepala Biro, jajaran Inspektur Wilayah, Seluruh Sekretaris, Kabag dan Kasubag di seluruh Indonesia.  Dikutip dari website kpu.go.id, Anggota KPU Yulianto Sudrajat menyampaikan, SAKIP dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah, maka dirancang  rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan kinerja KPU. Dasar Hukum SAKIP, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum,  Keputusan Ketua KPU Nomor118/PR.03.1-Kpt/01/KPU/II/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kegiatan KPU RI ini dilaksanakan di Mamuju merupakan hasil koordinasi yang baik Pj Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin yang berhasil meyakinkan Sekretarsi Jenderal KPU RI bahwa Mamuju Sulawesi Barat juga mampu menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan KPU RI berskala nasional. Dengan terselenggaranya kegiatan Rakor di Mamuju, bagi Pj Gubernur, ini akan memberikan dampak positif ekonomi terhadap masyarakat di Mamuju. Penerbangan dan hotel-hotel akan terisi penuh. Mereka akan belanja kuliner dan oleh-oleh untuk dibawa pulang ke kampung halaman masing-masing. Sekretaris KPU Irfan Rusli Sadek mengutarakan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 320 peserta dari 8 provinsi dan 89 kabupatrn/kota. Hunian hotel dari tanggal 6 sampai 9 sudah terbooking.  Kamar di hotel Maleo, Matos, Aflah dan hotel yang lain sudah terbooking full.  ”Bisa kita bayangkan, jika 320 orang ini menghabiskan uang perjalanan dinas kita rata-ratakan 7.000.000 per orang, itu artinya dari tanggal 6 sampai dengan 9 November masuk dan beredar ke wilayah Provinsi Sulawesi Barat uang sebanyak 2.240.000.000. Sebuah angka yang lumayan besar untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di Ibukota Provinsi Sulawesi Barat,” kata Irfan Rusli Sadek, Senin (4/11/2024). IA berharap, kegiatan ini mendapat dukungan dari semua pihak, agar terselenggara dengan sukses dan  memberikan citra positif bagi daerah, dan selanjutnya semakin dipercaya menyelenggarakan event-event kemeterian dan lembaga secara nasional.

POLEWALI MANDAR, KPU Sulbar – Komisi Pemilhan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat menggelar debat putaran pertama Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawes Barat Tahun 2024 dengan tema Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur dan Kelestarian Lingkungan. Debat digelar di Gedung Gabungan Dinas Polewali Mandar, Rabu 30 Oktober 2024. Empat pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor Urut 1 Andi Ibrahim Masdar-Asnuddin Sokong, Nomor Urut 2 Drs Ali Baal Masdar-H. Arwan M Aras, Nomor Urut 3 Drs Suhardi Duka-Salim S Mengga dan Nomor Urut 4 H. Husain Syam-Enny Angraeni Anwar hadir di lokasi debat didampingi partai pengusung dan para pendukung.    Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat Said Usman Umar dalam sambutannya menyampaikan, KPU Provinsi Sulawesi Barat telah merancang debat public Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya, tentu dengan memperhatikan segala ketentuan yang berlaku.  “Kami memulai sejak akhir Bulan September 2024, pembentukan tim perumus debat, rakor beberapa kali untuk pembentukan panelis debat, desain proses pelaksanaan debat serta penentuan tema debat yang relevan dengan RPJMD Sulbar dan visi, misi paslon. Sehingga kami berkesimpulan bahwa debat paslon yang dilaksanakan hari ini, adalah kontestasi tentang gagasan, tentang ide dan pemikiran yang dibingkai dalam visi misi dan program oleh setiap Paslon,” tutur Said. KPU juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Barat agar dapat memanfaatkan momen debat dengan baik, yakni dengan cara menyimak debat public ini dengan seksama, membedah dan menghasilkan kesimpulan agar dapat menentukan pilihannya pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 yang sisa 27. ”Tidak bosan-bosannya kami juga mengimbau kepada seluruh pemilih agar menggunakan hak pilihnya dan menjadi pemilih yang jujur dan mandiri, tidak mudah terprovokasi dengan black campaign, hoax, ujaran kebencian dan kecurangan-kecurangan lainnya,” imbuhnya. “Kami yakin betul dengan haqqul yakin bahwa kita semua yang hadir secara langsung di wadah ini, memiliki komitmen yang sama untuk bersedia menjaga ketentraman, kenyamanan dan kedamaian selama proses debat berlangsung, kita tunjukan kepada segenap Masyarakat Sulbar yang hadir melalui live TVRI, Youtube KPU Sulbar dan RRI bahwa kita siap menciptakan suasana yang adem, nyaman dan damai,” sambungnya. KPU juga mengapresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya, kapada seluruh elemen masyarakat se-Sulawesi Barat, Jajaran stakeholders, organisasi Masyarakat, kepemudaan, keagamaan dan seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan debat public, termasuk tahapan pilkada serentak Tahun 2024.  “Sekaligus kami memohon maaf jika selama pelaksanaan debat public ini dan tahapan pemilihan yang telah dilaksanaan ada keselahatan atau kekeliruan, kami memohon maaf sedalam-dalamnya,” tutupnya.  Sesuai rencana, debat kedua akan digelar di tanggal 13 November di Kabupaten Mamuju dan debat ketiga di Tanggal 20 Nevember di Kabupaten Majene. (Dilis Hupmas)

MAMUJU, KPU Sulbar -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat melantik 69 Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Matos Mamuju, Selasa (17/9/2024).  Relawan tersebut bertugas mensosialisasikan tahapan pemilihan umum dan pendidikan politik kepada masyarakat untuk membangun kesadaran politik kepada masyarakat. Sehingga pelanggaran kepemiluan yang berhubungan dengan masyarakat, bisa dicegah dengan baik. "Hari ini kita kukuhkan dan akan kita lakukan bimbingan teknis. Relawan Demokrasi ini kami rekrut di setiap kecamatan setelah melalui beberapa tahapan," kata Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat Said Usman Umar kepala wartawan, Selasa (17/9/2024). Dengan peran para relawan demokrasi, target KPU jumlah partisipasi 82 persen Pemilu Tahun 2024 sampai 90 persen bisa tercapai. "Ini harapan kita diending tahapan," sambung Said  Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Budiman Imran menambahkan, pembentukan relawan demokrasi berdasar pada PKPU 08 Tahun 2019, dan Juknis Nomor 620 tentang Pedoman Teknis, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. "Di situ dijelaskan, KPU boleh merekrut relawan demokrasi atau nama lainnya dalam membantu melakukan sosialisasi kepada masyarakat," tutur Budiman kepada wartawan. Ia menambahkan, para relawan demokrasi akan diberi target dalam melaksanakan tugas. Target itu akan disampaikan melalui laporan yang dibuat setiap bulannya. (Rilishupmas)